100 Hari Jelang Pemilu Korea Selatan: PPP dan DPK Ricuh Konflik Internal
Pemilu di Korea Selatan terhitung 100 hari lagi terlaksana. Namun, ricuh konflik internal kedua partai besar, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) dan Partai Demokratik Korea (DPK) masih terus berlangsung dan kian sengit. Berbagai kritik dan tantangan internal muncul, yang pada akhirnya sangat menentukan masa depan Presiden Yoon Suk Yeol.
Sejauh ini, persentase persetujuan kedua partai hamper seimbang, yaitu 34 dan 35 persen untuk PPP serta DPK. Namun berdasarkan analisis PPP, Presiden Yoon sedang menghadapi masa jabatan yang sulit, apalagi jika PPP tidak membalikkan mayoritas oposisi dalam Majelis Nasional.
Setelah kekalahan telah pada pemilihan Oktober lalu, di tubuh PPP dilakukan serangkaian reformasi. Bahkan, mereka mengundang Ihn Yo-han, seorang dokter medis Amerika asal Korea, sebagai ketua komite inovasi.
Kala itu, Ihn menegaskan agar beberapa anggota PPP tidak mencalonkan diri lagi. Di sinilah konflik internal kian memanas, karena menciptakan kekhawatiran di dalam partai.
Konflik ini dianggap serius. Bahkan, Menteri Kehakiman Han Dong-hoon meminta PPP untuk membawa citra positif. Apalagi, mantan pemimpin PPP Lee Jun-seok mengisyaratkan untuk membentuk partai baru yang tentunya dapat mengguncang peta perpolitikan di Korea Selatan.
Pun dengan DPK yang memiliki tugas berat untuk mereformasi diri agar kembali mendapat dukungan pemilih. Terutama setelah Lee Jae-myung menghadapi risiko hukum dan ancaman perpecahan internal.
Pemilu ini dianggap sebagai barometer sentiment public terhadap calon presiden potensial, Lee dan Han. Analisis menyatakan bahwa Langkah-langkah reformasi dan penerimaan public terhadap keduanya akan memainkan peran kunci dalam menentukan hasil pemilu yang mempengaruhi arah politik serta masa depan Presiden Yoon.
