Yoon Suk Yeol Tolak Rancangan Undang-Undang Atas Insiden Hallowen 2022
Presiden Yoon Suk Yeol menolak rancangan undang-undang atas insiden Halloween di Seoul pada Oktober 2022. Keputusan ini didukung blok konservatif dengan alasan pembentukan komite investigasi khusus dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya dan pemborosan uang. Hal ini diumumkan Selasa (30/1/2024) .
Perdana Menteri Han Duck-soo, menegaskan keprihatinannya bahwa komite berpotensi menjadi sangat kuat dan dapat melanggar hak-hak konstitusional, hingga menciptakan opini publik. Terlebih, mereka gagal membuktikan investigasi.
Perancangan UU sendiri telah masuk tahap pemungutan suara pada 19 Januari 2024. Ada 298 anggota Majelis Nasional yang hampir semuanya menolak pemungutan suara tersebut.
Namun, keputusan Presiden menuai kritik tajam, terutama dari keluarga korban. Mereka menganggap ini adalah sebuah "penghinaan" terhadap tuntutan mereka untuk kebenaran. Sebagai respons, sekitar 50 keluarga yang berduka, beserta biksu Buddha, melakukan aksi protes di kantor kepresidenan. Mereka mengekspresikan ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah.
Di tengah konflik tersebut, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Song Doo-hwan, menyarankan perlunya badan investigasi terpisah untuk mengidentifikasi akar penyebab bencana. Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap PBB, bahwa penyelidikan independen yang tepat atas insiden tersebut tampaknya tidak dilakukan.
Diketahui, polisi pada Januari 2023 hasil penyelidikan menyatakan bahwa puluhan petugas polisi, pemadam kebakaran, dan pegawai negeri bertanggung jawab atas insiden halloween. Keluarga korban menuntut Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Lee Sang-min untuk dipecat.
